Tahun 2020 dunia mencekam dengan kepanikan yang luar biasa akibat pandemi covid-19. Tak terkecuali Indonesia, yang hingga akhir tahun ini penyebaran covid-19 semakin meningkat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memproyeksi dana penanganan penyebaran virus corona dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Juni 2020 melonjak hingga Rp. 905,1 Triliun dan hal ini akan membuat difisit anggaran APBN 2020 semakin membengkak.
Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia(APPSINDO) menyikapi refleksi akhir tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami krisis yang sangat luar biasa parahnya, namun Pemerintah mempercayai pergerakan ekonomi ada di pelaku UMKM.
Setiap krisis di Negeri ini selalu UMKM menjadi benteng penyelamat ketahanan ekonomi nasional, namun tragisnya setelah krisis berlalu pelaku UMKM tidak dibutuhkan lagi.
“Sepertinya pelaku UMKM selalu dijadikan sebagai kayu ganjalan bagi kendaraan besar yang mengalami kesulitan untuk mendaki dan setelah sampai di dataran, maka kayu ganjalan tersebut ditinggalkan dan tidak dibutuhkan lagi. seperti itulah faktanya nasib pelaku UMKM di Negeri ini,” ungjap Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H selaku Ketua Umum APPSINDO pada wartawan.
APPSINDO memantau kondisi pedagang pasar kurang lebih di13.000 Pasar di seluruh Indonesia turut terkena imbas pandemicovid-19, di mana daya beli masyarakat turun drastis dan keadaan pasar sepi. Apabila ditemukan pedagang positif covid-19 di dalam pasar, maka Pasar akan ditutup oleh Pemda dalam waktu yang relatif lama.
Selama ini pedagang pasar selalu berharap kepada Para Pemimpin yang didukungnya di Pilkada dan menang dengan maksud dan tujuan menitipkan nasib dan kehidupannya di dalam pasar untuk dikedepan hari lebih baik dan ada keberpihakan baik kepala daerah maupun pemimpin nasional peduli terhadap Pelaku UMKM dan Pedagang Pasar di seluruh Indonesia.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden Ir. H.Joko Widodo dalam pemulihan ekonomi nasional, namun apa yang diharapkan Pak Jokowi untuk bangkitnya UMKM di Negeri ini mendapat hambatan dan tantangan dari perbankan di negeri ini,” urai Hasan Basri.
Sebagaimana keluhan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warijiyo yang telah marah besar melihat kinerja dunia perbankan nasional. Pasalnya, sekalipun BI telah memberikan tambahan modal sebesar 700 Triliun, dan keringanan bunga 3,75%, ternyata perbankan masih saja pasang bunga tinggi ke Masyarakat. Artinya, 2 kebijakan Presiden dan Gubernur BI dihambat oleh pelaksana bawahannya. Sementara Pak Jokowi dan Gubernur BI berharap agar pemberian kredit kepada Pelaku UMKM diharapkan mampu menumbuhkan dan memulihkan perekonomian nasional segera.evaluasi BI atas realisasi kredit yang disalurkan oleh perbankan, yang ada saat ini nol besar.
“APPSINDO mengecam pimpinan-pimpinan Bank Nasional yang tidak patuh kepada kebijakan BI yang dalam hal ini merupakan program Presiden, padahal langkah Presiden dan kebijakan BI untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 sudah sangat mendesak, tepat dan strategis,” urai Hasan Basri.
Selain itu, APPSINDO juga mengecam Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, terkait dengan tidak pedulinya seorang Menteri UMKM terhadap pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memperjuangkan hak-hak UMKM hingga tidak diikut sertakan dalam pengadaan bansos covid-19 yang merupakan hak dari UMKM seperti pengadaan masker, produk UMKM, hingga pengadaan goodie bag. Sehingga pemulihan ekonomi yang diharapkan oleh Presiden dan Gubernur BI tidak mencapai sasaran alias gagal total. Setelah tertangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara, terungkaplah sebagaimana investigasitempo bahwa produk pengadaan bansos dinikmati dan didominasi oleh Pengusaha-pengusaha besar, diantaranya dari Solo.
“Hal ini membuktikan bahwa pemulihan ekonomi jauh dari harapan masyarakat karena dikorupsi oleh pejabat – pejabat yang berkolaborasi dengan pengusaha besar,” kata Hasan.
Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) meminta sudah sepatutnya proaktif KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan investigasi dalam rangka penyidikan dan penyelidikan pengadaan Bansos dan penyaluran kredit perbankan sebagaimana yang dikeluhkan oleh Gubernur BI, Bapak Perry Warijiyo, karena dikhawatirkan dana pemulihan ekonomi sebesar 700Triliun disalahgunakan.
“Dikhawatirkan akan terjadi kembali kasus BLBI Jilid II,” pungkas Hasan Basri.
