Event tersbesar The International Public Service (IPS) Forum 2018 akan diselenggarakan oleh Kemenpan RB di Jakarta Convention Center (JCC), senayan, 7 – 8 Oktober 2018 mendatang.
Hingga kini kesiapan tentang penyelenggaraan IPS Forum 2018 yang semakin dekat yang hanya seminggu lagi sudah mencapai 75%. Hal ini disampaikan oleh Diah Natalisa selaku Deputi Pelayanan Publik Kemtrian PANRB disela –sela preskonnya di kantor Kementrian PANRB, Jakarta, Senin (29/10).
Kementrian PANRB selalu rutin meyeelenggarakan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan publikasi dan mendapatkan kontribusi dari banyak pihak anamun berskala nasional.
“Kali ini event kita berskala internasional khususnya dengan pelayanan publik dan IPS Forum 2018 ini bertema ‘Expanding and Improving Public Services Delivery Through Collaborative Action”. Jadi memang bentuk kolaborasi kita dengan banyak pihak,”ujar Diah.
IPS Forum 2018 ini menjadi suatu wadah untuk berkomunikasi dan berinteraksi bagi penyedia dan pengguna pelayanan publik, sehingga akan mendapatkan partisipasi, mendengarkan, aspirasi daripada stakeholder maupun dari penyelenggara atau dari penggunanya sendiri.
“Selain itu juga akan berkumpul para inovator pelayanan publik yang mempresentasikan, dalam bentuk pameran dan juga kita akan melihat inovasi – inovasi terbaik Indonesia yang dirangkum dalam kegiatan nasional ‘Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik’ yang merupakan bagian kompetisi internasional pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PBB,”jelas Diah
Diah juga menerangkan bahwa ada 4 tujuan diselenggrakannya IPS Forum 2018 ini diantaranya memberikan inspirasai pada dunia inovasi pelayanan publik Indonesia, sebagai wahana pembelajaran interaktif antar negara dan juga intra negara, karena para pesertanya berasal dari domestik dan internasional, bagaimana implemantasi, pelaksaanaan reformasi dan birokrasi.
“Pelayanan publik merupakan ujung dan merupakan hasil dari berbagai reformasi yang sudah kita dilakukan,”tandas Diah.
Selain itu yang ketiga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara dan membuka peluang kerjasama lainnya. Dan ke empat adalah meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
“Partisipasi masyarakat adalah amanat undang undang no 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik. Dari tahap awal kita membuat kebijakan di pelayanan publik sampai evaluasi atau monet selalu melibatkan masyarakat.,”ungkap Diah.
Bentuk IPS Forum 2018 juga ada bermacam – macam kegiatan diantaranya forum diskusi atau workshop, dimana ada beberapa pembicara/narasumber yang akan terlibat. Selain pembicaranya dari dalam negeri juga akan ada dari luar negeri, antara lain Mentri Hukum dan Ham, Mentri Kesehatan, Mentri Desap, Kapolri, Guubernur Kalimantan Utara , Gubernur Jawa Timur, Bupati Ponorogo, Bupati Bojonegoro, Bupati Trenggalek dan masih banyak lagi.
Selain itu juga ada beberapa instansi swasta yang akan terlibat sebagai pembicara diantaranya PT. Astra Internasional, Word Bank, USAID, Semeru, dan juga dari negara – negara alain seperti Azerbaijan, Korea, New Zeland, Pilipina , German dan negara lainnya.
“Secara umum untuk para pembicara atau narasumber lebihdari 90% sudah konfirmasi dan tinggal beberapa yang kita tindak lanjuti dalam minggu kedepan ini,”pungkas Diah.
Untuk sesi marketplace sendiri akan menghadirkan 35 inovator dimana masing – masing inovator akan mempresentasikan yang telah disediakan tempat khusus untuk menjelaskan dalam waktu 10 -15 menit. Dan juga para peserta akan berdialog langsung dengan para mereka
”Kita juga adakan forum sharing knowledge (forum replikasi ) dan kita juga meminta para pimpinan daerah, pimpinan unit dan lainnya untuk mengambil praktek baik tersebut untuk mengimplementasikan di daerahnya masing – masing,”jelasnya.
Selain itu juga ada pameran pelayanan publik yang menampilkan berbagai unit pelayan publi baik dari kementrian, lembaga, perwakilan dari luar negeri dan potensi unggulan daerah. Selanjutnya juga ada jenis – jenis pelayanan langsung akan diikuti oleh para peserta anatara lain dari Kemenkes akan melayani tes kesehatan, Kementrian Hukum dan HAM akan memberikan pelayan HAKI, Kemendikbud melalui pelayanan PAUD, Polri memberikan SKCK dan STNK dan instansi lainnya.
Dalam IPS Forum 2018 ini selain diramaikan dengan kehadiran delapan pemenang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2018 dari berbagai negara juga dihadiri oleh pemenang Top 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2018.Fah
