Lembaga riset Nawacita Survei Indonesia yang bernaung di bawah Media Nawacita Indonesia merilis laporan hasil survei nasional yang bertajuk Menakar Kepuasan Publik dan Arah Politik Tahun 2024. Survei ini pun dilakukan sejak 5-20 September 2023 yang lalu.
Diketahui bahwa survei tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel yakni Multistage Random Sampling (MRS) serta melibatkan 1220 responden yang berada di 38 Provinsi di Indonesia.
Adapun Margin of Error (MoE) ±2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen selama proses survei berlangsung yang dilakukan oleh Nawacita Survei Indonesia ini.
Berdasarkan hasil survei Nawacita Survei Indonesia ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengaku cukup puas dengan kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan yakni 53 persen sedangkan yang merasakan ketidakpuasan berada di 42 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu hanya 5 persen.
“Kepuasan masyarakat atas kebijakan perlindungan sosial Pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial BLT BBM, PKH, dan Sembako yang kondusif sepanjang tahun 2023 menjadi salah satu alasan tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah,” kata Herry Mendrofa, Peneliti Nawacita Survei Indonesia, Kamis 28 September 2023.
Adapun kepuasan terhadap kebijakan perlindungan sosial Pemerintah ini mencapai 67 persen walaupun ada 30 persen yang tidak puas atas kebijakan tersebut, ragu-ragu 1 persen serta 2 persen lagi yang tidak ingin menjawab atau tidak tahu mengenai hal ini.
Selain itu mayoritas masyarakat menginginkan agar subsidi alternatif tetap diberikan untuk meningkatkan dan menjaga taraf kesejahteraan tahun 2024.
“Ada 67 persen yang berharap agar kebijakan tersebut berlanjut pada tahun 2024, sedangkan yang kurang setuju ada 30 persen, yang ragu-ragu 1 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 2 persen,” ujar Herry Mendrofa.
Kemudian tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kehidupan Beragama dan Toleransi, serta Solidaritas Sosial lain cukup tinggi.
“Hal ini terlihat bahwa dari adanya 56 persen yang mengaku puas terhadap kebijakan Pemerintah. Di sisi lain ada 42 persen yang tidak puas atas perlakuan Pemerintah terhadap kehidupan beragama dan toleransi, serta Solidaritas sosial lainnya hanya 2 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu,” tutur Herry Mendrofa.
Berdasarkan survei Herry memaparkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah dalam hal pemerintahan, dan pengelolaan birokasi cukup tinggi yakni 70 persen.
“Sedangkan yang kurang puas terhadap kebijakan Pemerintah dalam bidang ini hanya 15 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahun sebesar 8 persen. Di sisi lain hanya 22 persen yang merasakan bahwa Pemerintah memberikan perlindungan dalam hal kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat,” katanya
Terkait aspek demokrasi, terlihat bahwa ada sikap keragu-raguan masyarakat 38 persen, dan menganggap Pemerintah tidak mampu mengelola persoalan ini dengan baik 32 persen. Hanya 8 persen yang tidak memberikan respons apapun.
Kendati demikian, masyarakat menilai bahwa Pemerintah saat ini telah sukses mengoptimalkan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebanyak 21,23 persen, Perlindungan dan Jaminan Sosial 18,28 persen, Hukum dan HAM 12,54 persen.
“Bidang Ekonomi dan Investasi 10,74 persen, Pertahanan dan Keamanan 10,08 persen, Pendidikan SDM dan Teknologi 9,59 persen, Manajemen Birokrasi dan Pelayanan Publik 8,11 persen,” kata Herry.
Pemberantasan Korupsi 3,69 persen, Perhubungan 2,38 persen, Hubungan Internasional dan Diplomasi Kenegaraan 2,05 persen, bidang lainnya 0,90 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 0,41 persen.
Disamping itu, ada beberapa Menteri yang dianggap oleh masyarakat telah bekerja dengan optimal selama ini seperti Menteri PUPR Basuki Hadimulyono 19,59 persen, Mensos Tri Rismaharini 17,46 persen, Menkumham Yasonna H Laoly 14,67 persen, Menkopolhukam Mahfud MD 10,74 persen.
“Lalu Menhan Prabowo Subianto 9,59 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 8,11 persen, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 4,92 persen, Mendikbudristek Nadiem Makariem 2,38 persen, KSP Moeldoko 1,23 persen serta nama lain ada 0,82 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 0,41 persen,” ujar Herry.
Beberapa Kementerian pun tak luput dari penilaian publik. Sesuai hasil survei didapat bahwa Kementerian PUPR dianggap paling optimal dalam kinerjanya dengan mendapatkan 20,08 persen.
“Kemensos dapat 18,93 persen, Kemenkumham 15,49 persen, Kemenkopolhukam 12,70 persen, Kemenhan 11,56 persen, Kemenko Perekonomian 7,46 persen, Kemendikbudristek 5,41 persen, BUMN 3,69 persen, Kemenparekraf 2,05 persen, KSP 1,39 persen sedangkan yang memilih lembaga lain sebesar 0,82 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 0,41 persen,” kata Herry.
Diketahui bahwa tingkat kepuasan terhadap lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD cukup rendah karena hanya mendapat 33 persen sedangkan 60 persen mengatakan tidak puas terhadap lembaga ini, dan 7 persen saja yang tidak memberikan respons.
Kemudian tingkat kepuasan publik terhadap lembaga Yudikatif seperti MA, MK, dan KY juga rendah, terlihat dari 57 persen menyatakan tidak puas, hanya 36 persen yang puas, 7 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.
“Beda hal dengan lembaga Legislatif dan Yudikatif, ternyata mayoritas 52 persen masyarakat puas terhadap kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, hanya 41 persen yang tidak puas, dan 7 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu,” kata Herry.
Lalu, penilaian publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP meraih 50 persen kepuasan, sedangkan 43 persen tidak puas, dan 7 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.
“Hasil survei juga mencatat persepsi publik mengenai lembaga negara terutama pada persoalan tingkat kepercayaan publik dan ternyata lembaga yang paling dipercaya publik saat ini yakni TNI yang mencapai 26,48 persen, kemudian Presiden 20,74 persen, POLRI 13,20 persen,” pungkas Herry.
Kemudian ada BPK yang mendapat 8,28 persen, KPK 7,62 persen, MK 6,64 persen, MA 5,82 persen, DPD 5,16 persen, MPR 2,87 persen, DPR 1,89 persen, lembaga lain 0,57 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 0,74 persen.
