Presiden Jokowi telah memberikan pernyataan terkait presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Menurut Jokowi dalam keterangan persnya pada wartawan di Halim Perdana Kusuma, Jakarta beberapa waktu lalu menyebut hal ini merupakan hak demokrasi politik masing – masing baik menteri maupun presiden. Tak hanya itu, presiden Jokowi juga belum lama ini kembali memberikan penjelasan di Istana Negara, dengan membeberkan Pasal 299 dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Pernyataan Jokowi tersebut banyak menuai pro dan kontra berbagai pihak. Namun menurut Ir. H. Eddy Raya Samsuri, Ketua DPD Golkar Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, hal tersebut sudah ada aturannya baik Presiden maupun Wakil Presiden boleh ikut kampanye dan memihak.
“Karena aturannya RI 1 dan RI 2 boleh kampanye, dan itu hak mereka untuk ikut mensukseskan paslon 02, dan ini merupakan pelaksanaan demokrasi dalam Pemilu yang jurdil,” ungkap Eddy Raya Samsuri melalui pesan wa-nya.
Partai Golkar sendiri yang berkoalisi dengan paslon 02 sudah menerapkan startegi khusus di Barito Selatan lanjut Eddy Raya, untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024.
“Kita sudah menerapkan strategi pemenangan dengan door to door ke masyarakat dan meminta caleg unggulan full turun ke masyarakat agar memilih mereka dan Capres 02. Tentunya dengan daya dan upaya mensosialisasikan seluruh Capres dan Cawapres serta Caleg dan partai kita untuk di kenal dan di pilih masyarakat untuk memenangkan pemilu 20024,” paparnya.
Eddy Raya juga menuturkan bahwa Golkar Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai target dikursi Legislatif di Pemilu 2024 yakni dari 3 kursi menjadi 6 kursi.
“Selain itu Caleg unggulan jadi Ketua DPRD di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalteng, dan bisa mencapai target 20 % suara di parlemen dengan memerintahkan Caleg ungulan turun kedapilnya masing – masing untuk bertemu kostituen suara secara matang,” tandasnya.
Terkait Menko Polhukam, Mahfud MD yang merupakan salah satu kontestasi Cawapres di Pemilu 2024 secara resmi mengundurkan dari posisi di Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik, Eddy Raya menanggapi, hal itu adalah hak yang bersangkutan sesuai Undang Undang.
“Calon sudah di berikan kesempatan mundur boleh atau tetap cuti bisa tetap menjabat dan semua sudah sesuai dengan Undang Undang, maka dari itu, semua sudah di serahkan kepada yang bersangkutan dan kabinet tetap solid dan jalan,” pungkasnya.Fah
